TarbiyahPost.Com | JSCgroupmedia ~ Gelombang kritik terhadap kondisi pendidikan di Sumatera Barat kembali menguat.
Puluhan anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Barat turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (7/5/2026), sebagai bentuk keprihatinan terhadap berbagai persoalan pendidikan yang dinilai semakin memprihatinkan.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 16.30 WIB itu berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Massa membawa spanduk, poster tuntutan, serta melakukan orasi secara bergantian.
Dalam aksinya, para mahasiswa menyoroti kerusakan fasilitas sekolah, ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah, hingga persoalan kesejahteraan tenaga pendidik yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Ketua Umum PW KAMMI Sumbar, Jeni Mandala Saputra, menegaskan bahwa pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama pembangunan daerah.
Namun, menurutnya, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak sekolah yang mengalami kerusakan fisik, kekurangan sarana belajar, hingga keterbatasan tenaga pengajar.
“Pendidikan adalah pondasi masa depan daerah dan bangsa. Kalau sekolah rusak, guru tidak sejahtera, dan akses pendidikan tidak merata, maka kita sedang mempertaruhkan masa depan generasi muda,” ujar Jeni dalam orasinya.
Aksi mahasiswa tersebut menjadi gambaran bahwa keresahan terhadap dunia pendidikan bukan lagi isu kecil.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan tuntutan globalisasi, masih banyak siswa di sejumlah daerah yang harus belajar dalam kondisi yang jauh dari ideal.
Fasilitas Sekolah Rusak Jadi Sorotan Utama
Dalam tuntutannya, massa KAMMI menyoroti masih banyaknya gedung sekolah yang mengalami kerusakan berat maupun sedang.
Beberapa sekolah di daerah pelosok disebut masih memiliki ruang kelas bocor, fasilitas sanitasi yang buruk, hingga kekurangan meja dan kursi belajar.
Persoalan ini dinilai menjadi ironi di tengah besarnya anggaran pendidikan yang setiap tahun dialokasikan pemerintah.
Mahasiswa meminta pemerintah daerah melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi sekolah di Sumbar agar kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Menurut pengamat pendidikan di Universitas Negeri Padang, ketimpangan fasilitas pendidikan antara kota dan daerah terpencil masih menjadi tantangan serius.
Banyak sekolah di kawasan perkotaan memiliki akses teknologi dan fasilitas lengkap, sementara sekolah di daerah pedalaman masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Kondisi tersebut dinilai dapat memperlebar kesenjangan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Anak-anak yang berada di wilayah tertinggal berpotensi kehilangan kesempatan bersaing secara adil akibat keterbatasan sarana pendidikan.
Nasib Guru dan Tenaga Honorer Jadi Perhatian
Selain fasilitas sekolah, aksi mahasiswa juga menyoroti nasib tenaga pendidik, khususnya guru honorer yang hingga kini masih menghadapi ketidakpastian kesejahteraan.
Dalam orasi yang disampaikan, mahasiswa menilai banyak guru bekerja dengan dedikasi tinggi namun belum mendapatkan penghargaan yang layak.
Fenomena guru honorer dengan penghasilan rendah dinilai sebagai persoalan nasional yang harus segera ditangani secara serius.
Para mahasiswa meminta pemerintah daerah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru agar kualitas pendidikan dapat meningkat secara menyeluruh.
“Bagaimana mungkin kita ingin mencetak generasi unggul kalau gurunya sendiri masih hidup dalam keterbatasan?” kata salah seorang orator aksi.
Persoalan kesejahteraan guru memang menjadi perhatian luas dalam beberapa tahun terakhir.
Banyak tenaga pengajar di daerah terpencil harus menghadapi tantangan berat, mulai dari akses transportasi yang sulit hingga minimnya fasilitas pendukung pembelajaran.
Meski demikian, para guru tetap bertahan demi memastikan anak-anak mendapatkan hak pendidikan. Semangat pengabdian inilah yang menurut mahasiswa seharusnya mendapatkan dukungan penuh dari negara.
Pendidikan Bukan Sekadar Angka Statistik
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga mengkritik pendekatan pembangunan pendidikan yang dianggap terlalu fokus pada angka statistik dibanding kualitas nyata di lapangan.
Mereka menilai keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari angka partisipasi sekolah atau jumlah kelulusan semata.
Lebih dari itu, pendidikan harus mampu menciptakan generasi yang kritis, kreatif, berkarakter, dan memiliki daya saing.
Jika fasilitas pendidikan masih timpang dan kualitas pengajaran belum merata, maka tujuan tersebut dinilai sulit tercapai.
Sejumlah mahasiswa menilai pemerintah perlu memperkuat kebijakan pendidikan berbasis kebutuhan lokal.
Di Sumatera Barat, misalnya, pendidikan dinilai harus mampu mengintegrasikan nilai adat, budaya, dan karakter Minangkabau dengan perkembangan teknologi modern.
Pendekatan ini dianggap penting agar generasi muda tidak kehilangan identitas budaya di tengah arus globalisasi yang semakin cepat.
Suasana Aksi Berlangsung Kondusif
Meski berlangsung penuh semangat, aksi unjuk rasa berjalan relatif tertib. Aparat keamanan tampak berjaga di sekitar lokasi untuk memastikan situasi tetap kondusif.
Massa secara bergantian menyampaikan tuntutan dan menyerukan pentingnya reformasi pendidikan.
Beberapa mahasiswa membawa poster bertuliskan kritik terhadap kondisi sekolah rusak serta seruan agar pemerintah lebih berpihak kepada dunia pendidikan. Di sela-sela aksi, mahasiswa juga melakukan pembacaan pernyataan sikap.
Aksi tersebut sempat menarik perhatian masyarakat yang melintas di kawasan kantor gubernur. Tidak sedikit warga yang mengaku memahami keresahan mahasiswa terkait persoalan pendidikan.
“Kalau bicara pendidikan, ini memang menyangkut masa depan anak-anak kita. Pemerintah harus benar-benar serius,” ujar salah seorang warga yang menyaksikan aksi.
Pendidikan Berkualitas Jadi Kunci Masa Depan Daerah
Banyak kalangan menilai bahwa pembangunan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kemajuan daerah.
Wilayah yang memiliki kualitas pendidikan baik cenderung lebih siap menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan teknologi di masa depan.
Karena itu, perhatian terhadap dunia pendidikan tidak boleh bersifat musiman atau sekadar respons terhadap tekanan publik. Dibutuhkan kebijakan yang konsisten, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Di Sumatera Barat sendiri, sektor pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk tradisi intelektual masyarakat Minangkabau yang sejak lama dikenal kuat.
Banyak tokoh nasional lahir dari kultur pendidikan dan tradisi berpikir kritis masyarakat Sumbar.
Namun, tantangan zaman yang semakin kompleks menuntut adanya pembenahan menyeluruh agar dunia pendidikan mampu menjawab kebutuhan generasi masa kini.
Mahasiswa Dinilai Punya Peran Moral
Aksi yang dilakukan KAMMI Sumbar juga menunjukkan bahwa mahasiswa masih memainkan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam sistem demokrasi, kritik dari mahasiswa dipandang sebagai bagian penting untuk menjaga keberpihakan pembangunan kepada rakyat.
Pengamat sosial menilai gerakan mahasiswa dapat menjadi pengingat moral bagi pemerintah agar tidak melupakan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan.
Selain menyampaikan kritik, mahasiswa juga diharapkan mampu memberikan gagasan konstruktif dan solusi terhadap persoalan yang dihadapi dunia pendidikan.
Beberapa peserta aksi bahkan mengusulkan adanya forum dialog rutin antara pemerintah daerah, akademisi, mahasiswa, guru, dan masyarakat guna merumuskan langkah konkret memperbaiki sektor pendidikan di Sumbar.
Harapan Akan Perubahan Nyata
Aksi mahasiswa di depan Kantor Gubernur Sumbar itu pada akhirnya bukan sekadar demonstrasi biasa. Di balik suara lantang para mahasiswa, tersimpan harapan besar agar pendidikan benar-benar menjadi prioritas pembangunan.
Bagi masyarakat, sekolah bukan hanya tempat belajar membaca dan berhitung. Sekolah adalah ruang pembentukan karakter, tempat lahirnya cita-cita, sekaligus harapan untuk memperbaiki masa depan keluarga.
Karena itu, ketika fasilitas pendidikan rusak atau guru hidup dalam ketidakpastian, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan adalah masa depan generasi bangsa.
Mahasiswa berharap pemerintah tidak hanya mendengar tuntutan mereka sebagai formalitas, tetapi benar-benar mengambil langkah konkret dan terukur.
Pembenahan pendidikan dinilai harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari infrastruktur sekolah, kualitas pengajaran, kesejahteraan guru, hingga pemerataan akses pendidikan.
Di tengah tantangan zaman yang semakin berat, masyarakat menaruh harapan besar agar dunia pendidikan Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, mampu bangkit menjadi lebih baik, lebih adil, dan lebih manusiawi.
Sebab pada akhirnya, kemajuan sebuah daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari seberapa besar perhatian terhadap pendidikan generasi mudanya. | TarbiyahPost.Com | */Redaksi | *** |
