TarbiyahPost.Com | JSCgroupmedia ~ Mantan Bupati Batang periode 2012–2017, Yoyok Riyo Sudibyo, mengungkap sisi gelap kekuasaan yang kerap luput dari perhatian publik.
Dalam wawancara eksklusif bersama jurnalis senior Aiman Witjaksono di program Aiman Kompas TV, Yoyok membeberkan berbagai modus yang disebut sering digunakan untuk memperoleh keuntungan finansial dari jabatan kepala daerah, mulai dari permainan proyek, praktik jual beli jabatan, hingga upaya suap oleh pihak yang berkepentingan terhadap perizinan usaha.
Di sisi lain, ia menegaskan memilih mempertahankan integritas dibanding mengikuti arus penyalahgunaan kewenangan, meski konsekuensinya adalah tekanan yang sangat berat selama memimpin Kabupaten Batang.
Pengakuan tersebut menjadi perhatian karena disampaikan oleh seorang mantan kepala daerah yang dikenal memiliki rekam jejak kuat dalam membangun sistem pemerintahan yang terbuka.
Alih-alih hanya mengkritik praktik korupsi secara umum, Yoyok menjelaskan pengalaman yang ia hadapi secara langsung ketika menjabat sebagai Bupati Batang.
Berlatar belakang sebagai mantan perwira intelijen TNI Angkatan Darat, Yoyok mengaku sejak awal telah menanamkan disiplin, ketegasan, dan prinsip antikorupsi dalam tata kelola pemerintahan.
Baginya, jabatan bukanlah ruang untuk memperkaya diri, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan negara.
Modus Proyek yang Disebut “Halus”
Dalam wawancara tersebut, Yoyok mengungkapkan bahwa seorang kepala daerah memiliki banyak peluang memperoleh keuntungan secara tidak sah apabila tidak memiliki integritas yang kuat.
Menurutnya, salah satu modus yang kerap muncul adalah pengaturan proyek pemerintah melalui penunjukan kontraktor tertentu atau pendirian perusahaan menggunakan nama pihak lain agar dapat memenangkan paket pekerjaan pemerintah daerah.
Ia menggambarkan bahwa praktik tersebut sering dilakukan secara terselubung sehingga sulit dikenali masyarakat apabila sistem pengawasan tidak berjalan secara efektif.
Yoyok menilai celah penyimpangan bukan semata-mata muncul karena lemahnya aturan, melainkan akibat penyalahgunaan kewenangan oleh oknum yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi.
Karena itu, ia menekankan pentingnya membangun sistem yang transparan sehingga ruang gerak praktik semacam itu semakin sempit.
Pengakuan Soal Jual Beli Jabatan
Tidak hanya berbicara mengenai proyek pemerintah, Yoyok juga mengungkap adanya upaya dari sejumlah oknum yang ingin memperoleh promosi jabatan melalui cara-cara yang melanggar hukum.
Dalam wawancara tersebut, ia mengaku beberapa kali didatangi pihak tertentu yang membawa uang dalam jumlah besar demi mendapatkan posisi strategis di lingkungan birokrasi.
Pengakuan itu memberikan gambaran bahwa praktik jual beli jabatan dapat muncul ketika proses pengisian jabatan tidak didasarkan pada kompetensi dan profesionalisme.
Yoyok memilih menolak seluruh upaya tersebut.
Menurutnya, jabatan publik harus diberikan berdasarkan kemampuan, integritas, rekam jejak, dan kebutuhan organisasi, bukan karena besarnya uang yang mampu disiapkan seseorang.
Ia menilai birokrasi yang dibangun melalui transaksi akan menghasilkan pelayanan publik yang buruk karena pejabat yang terpilih cenderung berorientasi mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan.
Godaan Investor dan Perizinan
Sebagai daerah yang sedang berkembang pada masanya, Kabupaten Batang menjadi tujuan berbagai investasi.
Situasi itu, menurut Yoyok, turut menghadirkan tantangan tersendiri.
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah investor maupun pengusaha berupaya memberikan imbalan agar proses perizinan usaha maupun pemanfaatan lahan dapat dipercepat atau dipermudah.
Namun seluruh upaya tersebut, katanya, selalu ditolak.
Baginya, investasi memang penting untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi seluruh proses harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
Investasi yang sehat hanya dapat tumbuh apabila pemerintah mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga integritas pelayanan publik.
Transparansi Menutup Celah Korupsi
Salah satu kebijakan yang paling dikenal selama masa kepemimpinan Yoyok adalah penerapan sistem transparansi anggaran secara terbuka.
Ia meyakini bahwa semakin banyak informasi yang dapat diakses masyarakat, semakin kecil peluang penyimpangan anggaran.
Atas dasar itulah Pemerintah Kabupaten Batang ketika itu mengembangkan berbagai mekanisme keterbukaan pengelolaan keuangan daerah.
Salah satu inovasi yang paling mendapat perhatian adalah penyelenggaraan Festival Anggaran.
Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diberikan kesempatan melihat secara langsung bagaimana pemerintah menyusun dan menggunakan anggaran daerah.
Setiap program pembangunan, alokasi belanja, hingga penggunaan dana publik dipaparkan secara terbuka.
Konsep tersebut dinilai menjadi salah satu bentuk partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Bagi Yoyok, transparansi bukan sekadar slogan administratif.
Ia adalah instrumen penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ketika masyarakat mengetahui ke mana setiap rupiah anggaran dibelanjakan, ruang untuk praktik korupsi menjadi jauh lebih sempit.
Pendekatan inilah yang kemudian menjadikan Kabupaten Batang dikenal sebagai salah satu daerah yang memperoleh apresiasi dalam penerapan keterbukaan pengelolaan keuangan daerah.
Kalimat yang Menggugah Publik
Salah satu bagian yang paling menyita perhatian dalam wawancara bersama Aiman Witjaksono adalah ketika Yoyok menyampaikan sebuah pernyataan yang kemudian banyak diperbincangkan publik.
“Saya lebih baik dikirim ke medan perang daripada harus menjabat bupati lagi.”
Kalimat tersebut bukan sekadar ungkapan emosional.
Sebagai mantan perwira militer, Yoyok menjelaskan bahwa tekanan menjaga integritas di tengah berbagai godaan kekuasaan justru terasa lebih berat dibandingkan menghadapi risiko di medan operasi militer.
Menurutnya, seorang kepala daerah setiap hari dihadapkan pada berbagai kepentingan yang mencoba memengaruhi keputusan pemerintah.
Mulai dari proyek pembangunan, promosi jabatan, hingga perizinan usaha.
Tanpa prinsip yang kuat, seorang pemimpin sangat mudah tergelincir dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan.
Pernyataan itu sekaligus menjadi refleksi mengenai beratnya tantangan membangun pemerintahan yang bersih di tengah budaya korupsi yang masih menjadi pekerjaan rumah di berbagai daerah.
Memilih Mundur Setelah Satu Periode
Berbeda dengan banyak kepala daerah yang kembali mencalonkan diri untuk periode berikutnya, Yoyok memilih jalan berbeda.
Setelah masa jabatannya berakhir pada tahun 2017, ia memutuskan tidak maju kembali dalam pemilihan kepala daerah.
Keputusan tersebut, menurutnya, merupakan bentuk komitmen terhadap sumpah jabatan dan pilihan pribadi untuk kembali menjadi masyarakat biasa.
Ia kemudian melanjutkan aktivitas di dunia usaha yang telah digelutinya sebelum terjun ke pemerintahan.
Keputusan itu menunjukkan bahwa kekuasaan bukan tujuan akhir dalam perjalanan hidupnya.
Sebaliknya, jabatan dipandang sebagai amanah yang memiliki batas waktu dan harus diselesaikan dengan penuh tanggung jawab.
Penghargaan atas Integritas
Komitmen Yoyok dalam membangun pemerintahan yang bersih memperoleh pengakuan di tingkat nasional.
Pada tahun 2015, ia menerima Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA), penghargaan yang diberikan kepada tokoh-tokoh yang dinilai memiliki integritas tinggi serta menunjukkan keberanian dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih.
Penghargaan tersebut menjadi simbol bahwa integritas bukan sekadar narasi, melainkan dapat diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata.
Selama memimpin Batang, Yoyok dikenal mendorong penguatan sistem pengawasan, keterbukaan informasi publik, disiplin birokrasi, serta peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Integritas Harus Menjadi Budaya
Pengalaman yang disampaikan Yoyok memberikan pelajaran bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum.
Yang tidak kalah penting adalah membangun budaya integritas sejak awal.
Sistem pemerintahan yang transparan, birokrasi yang profesional, partisipasi masyarakat, serta kepemimpinan yang berani menolak penyimpangan merupakan fondasi penting bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih.
Kepercayaan publik hanya dapat tumbuh apabila pejabat mampu menunjukkan keteladanan melalui tindakan, bukan sekadar pidato.
Karena itu, kisah yang disampaikan Yoyok menjadi pengingat bahwa integritas adalah pilihan yang sering kali menuntut pengorbanan besar.
Namun dalam jangka panjang, integritas akan meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga dibandingkan kekuasaan ataupun kekayaan.
Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang akuntabel, pengalaman mantan Bupati Batang tersebut menjadi refleksi bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari banyaknya proyek pembangunan yang diresmikan, tetapi juga dari kemampuannya menjaga amanah publik.
Pesan yang tersirat dari pengakuan Yoyok adalah bahwa kekuasaan selalu menghadirkan godaan.
Namun seorang pemimpin memiliki pilihan: mengikuti arus penyimpangan atau berdiri teguh menjaga integritas.
Ketika transparansi dijadikan budaya, masyarakat dilibatkan dalam pengawasan, dan jabatan dipandang sebagai amanah, maka pemerintahan yang bersih bukan lagi sekadar cita-cita, melainkan sesuatu yang dapat diwujudkan melalui keberanian mengambil sikap serta konsistensi memegang prinsip. | TarbiyahPost.Com | */Redaksi | *** |
