TarbiyahPost.Com | JSCgroupmedia ~ Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah menargetkan penataan besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan memangkas jumlah perusahaan negara hingga sekitar 800 entitas pada 31 Desember 2026.
Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menjelaskan arah reformasi tata kelola BUMN sebagai bagian dari strategi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan produktivitas perusahaan pelat merah.
Menurut Presiden, pembenahan tersebut bertujuan mengurangi pemborosan anggaran, memperkuat daya saing BUMN, serta memastikan perusahaan negara memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
Dalam penjelasannya, Presiden mengatakan jumlah BUMN beserta anak, cucu, hingga cicit perusahaan yang mencapai lebih dari 1.000 entitas dinilai terlalu besar dan menyebabkan struktur organisasi menjadi tidak efisien.
Karena itu, pemerintah menargetkan penyederhanaan organisasi melalui konsolidasi perusahaan yang dinilai tidak sehat atau tidak produktif.
Presiden menyampaikan langkah tersebut dilakukan secara bertahap dan menjadi bagian dari reformasi menyeluruh terhadap tata kelola BUMN agar lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kinerja.
Menurut Presiden, sebelum menjabat dirinya memperkirakan jumlah BUMN hanya berkisar 300 hingga 400 perusahaan.
Namun setelah memperoleh data resmi, jumlah keseluruhan perusahaan negara beserta entitas turunannya disebut mencapai 1.077 perusahaan.
“Perkiraan saya dari dulu, BUMN kita antara 300 sampai 400. Begitu dilantik jadi Presiden, baru saya diberitahu, ternyata jumlahnya ada 1.077,” ujar Presiden Prabowo sebagaimana dikutip dari keterangan yang dipublikasikan melalui laman resmi Presiden RI.
Presiden menilai banyaknya anak perusahaan, cucu perusahaan, hingga cicit perusahaan membuat struktur organisasi menjadi kompleks dan membuka ruang pemborosan biaya operasional.
Menurutnya, pemerintah ingin memastikan setiap perusahaan negara memiliki fungsi yang jelas serta mampu menghasilkan nilai tambah bagi negara.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan penataan terhadap ratusan perusahaan negara.
Ia mengatakan hingga pertengahan Juli 2026 sekitar 240 perusahaan telah ditutup dan pemerintah menargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi sekitar 250 perusahaan pada akhir Juli.
“Sampai hari ini, kita sudah tutup 240 BUMN yang tidak beres dan akhir Juli nanti akan ada 250 lagi. Kemudian Desember 31 2026, kita akan tutup 800 BUMN yang tidak efisien, untung, dan merugi terus,” kata Presiden.
Pernyataan tersebut menggambarkan besarnya skala reformasi yang tengah dirancang pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan milik negara.
Menurut Presiden, langkah itu tidak dimaksudkan untuk melemahkan peran negara dalam perekonomian, melainkan memperkuat perusahaan yang memiliki prospek dan menutup entitas yang dinilai tidak lagi memberikan manfaat.
Presiden menegaskan bahwa tujuan utama konsolidasi adalah meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Ia mengatakan selama bertahun-tahun banyak perusahaan pelat merah justru menjadi beban keuangan negara karena terus mengalami kerugian atau memiliki biaya operasional yang sangat tinggi.
Menurut Presiden, struktur perusahaan yang terlalu gemuk menyebabkan pengeluaran untuk biaya overhead, direksi, komisaris, serta operasional perusahaan terus membengkak.
Kondisi tersebut dinilai mengurangi efektivitas penggunaan uang negara yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Presiden menyebut pemerintah memperoleh penghematan dalam jumlah besar melalui reformasi tata kelola tersebut.
Ia mengatakan efisiensi biaya, termasuk pengurangan biaya overhead dan pengeluaran direksi, diperkirakan mencapai sekitar Rp70 triliun.
Dalam pandangan Presiden, dana hasil efisiensi itu dapat dimanfaatkan untuk memperkuat investasi pemerintah, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga sektor-sektor produktif lainnya yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selain melakukan restrukturisasi BUMN, Presiden juga menyoroti peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Menurut Presiden, lembaga tersebut menjadi instrumen penting dalam mengelola aset negara secara lebih produktif sekaligus memperkuat kapasitas investasi nasional.
“Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, kita sekarang punya dana kedaulatan sendiri, sovereign wealth fund yang namanya Danantara.
Sekarang mungkin sudah kelima terbesar di dunia, ini adalah dana kekuatan ekonomi rakyat Indonesia,” ujar Presiden.
Pernyataan tersebut menunjukkan optimisme pemerintah terhadap peran Danantara sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat pembiayaan pembangunan nasional.
Menurut Presiden, pengelolaan aset negara yang lebih terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi BUMN sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap pertumbuhan nasional.
Di sisi lain, Presiden menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak berarti pemerintah akan mengurangi perhatian terhadap industri strategis nasional.
Sebaliknya, perusahaan-perusahaan strategis yang memiliki nilai penting bagi pertahanan, teknologi, dan kemandirian industri justru akan diperkuat.
Presiden menyebut sejumlah BUMN strategis yang sebelumnya sempat menghadapi berbagai tantangan kini diarahkan untuk menjadi motor penggerak industrialisasi nasional.
Di antaranya adalah PT PAL Indonesia (Persero) dan PT Pindad yang dinilai menunjukkan perkembangan dalam penguasaan teknologi industri pertahanan.
Menurut Presiden, kemampuan industri pertahanan nasional terus meningkat sehingga mampu menghasilkan produk dengan teknologi yang semakin kompetitif.
Ia menyebut PT PAL telah mengembangkan kemampuan membangun kapal perang modern, termasuk kapal selam, sementara PT Pindad dinilai berhasil memperluas pasar produk pertahanannya.
“PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal-kapal perang yang hebat-hebat dan canggih, seperti kapal selam. PT Pindad baru saja dapat kontrak dari Arab Saudi untuk membangun semua senapan dan senapan mesin tentaranya,” ujar Presiden.
Pemerintah menilai penguatan industri strategis memiliki arti penting tidak hanya bagi sektor pertahanan, tetapi juga bagi pengembangan teknologi nasional, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan industri dalam negeri.
Secara ekonomi, restrukturisasi BUMN diharapkan mampu menciptakan perusahaan negara yang lebih sehat, memiliki tata kelola yang baik, dan mampu menghasilkan dividen yang lebih besar bagi negara.
Efisiensi juga diharapkan memperkuat daya saing perusahaan nasional dalam menghadapi kompetisi global.
Di sisi lain, proses konsolidasi perusahaan negara juga memerlukan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pelayanan publik, tenaga kerja, maupun kesinambungan operasional sektor-sektor strategis.
Karena itu, implementasi kebijakan akan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan reformasi BUMN.
Pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama penataan bukan sekadar mengurangi jumlah perusahaan, melainkan membangun ekosistem BUMN yang lebih adaptif, profesional, dan mampu menjadi penggerak pembangunan ekonomi nasional.
Dengan struktur organisasi yang lebih sederhana, pemerintah berharap setiap perusahaan negara dapat bekerja lebih efektif, lebih transparan, dan memiliki akuntabilitas yang lebih kuat.
Reformasi BUMN juga dipandang sebagai bagian dari agenda besar transformasi ekonomi Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi.
Efisiensi tata kelola, optimalisasi aset negara, penguatan investasi melalui Danantara, serta revitalisasi industri strategis menjadi pilar yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan tersebut.
Ke depan, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan kebijakan, kualitas tata kelola perusahaan, serta kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi dan pelayanan publik.
Apabila target yang disampaikan Presiden dapat diwujudkan secara efektif dan akuntabel, restrukturisasi BUMN berpotensi menjadi salah satu reformasi kelembagaan terbesar dalam sejarah perusahaan negara Indonesia sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat. | TarbiyahPost.Com | */Redaksi | *** |
